Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan sektor perbankan NTT, di Labuan Bajo, Senin (21/2/2022). Foto: Hnm/Prima

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan Komisi XI DPR RI akan berkomitmen untuk membuat kondisi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa lebih baik lagi ke depannya. Menurutnya, kondisi-kondisi rill di lapangan perlu untuk ditindaklanjuti lagi. 

"Memang kondisi di NTT ini memerlukan suatu pola kerja yang betul-betul menyeluruh termasuk pemerintah daerah juga bagaimana bisa meningkatkan kualitas masyarakatnya. Karena bagaimanapun NTT ini masih memiliki kondisi ketimpangan generasi yang juga masih tinggi, kuliatas SDM, serta kemiskinan juga tertinggi," ungkap Anis usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan sektor perbankan NTT, di Labuan Bajo, Senin (21/2/2022).

Meskipun demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan bahwa dari paparan yang sudah disampaikan oleh mitra pada pertemuan tersebut telah menunjukan pekerjaan yang maksimal. Namun kembali lagi, jika melihat data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa NTT masih belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya.

"Berdasarkan data dari BPS, Provinsi NTT memang belum ada perkembangan. Salah satu contohnya, NTT itu termasuk ke dalam Provinsi nomor 3 termiskin di Indonesia, dan ini berlaku sudah puluhan tahun. kemudian bagaimana yang dilakukan pemerintah daerah seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu juga ternyata belum meningkat," ujar Anis

Namun di samping itu, legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu pun menegaskan kepada seluruh mitra yang hadir, bahwa Komisi XI DPR RI dalam hal ini menekankan kepada para stakeholder untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan mengerahkan segala upaya dalam meningkatkan kondisi NTT menjadi lebih baik lagi. 

"Saya rasa kita (Komisi XI DPR RI dan seluruh mitra yang hadir) di sini semua punya komitmen. Tugas kita semua adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana bisa mengangkat termasuk taraf hidup yang lebih layak," pesan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut. (hnm/sf)